PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIANKEMITRAAN ANTARAPETANI DENGAN PERUSAHAAN TEMBAKAU

Abstract

Budi daya tanaman tembakau virginia lombok telah berlangsung sejak lama dan memberikan kontribusi bagi PAD NTB. Dalam pasal 27 Undang-Udang Nomor 9 tahun1995 tentang usaha kecil dan menengah pasal 2 sampai dengan pasal 8, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan telah ditentukan enam pola kemitraan salah satunya pola inti plasma yang di gunakan dalam perjanjian kemitraan antara Petani dengan Perusahaan Tembakau.Mengenai perlindungan hukum menjadi persoalan penting bagi para pihak  di dalam perjanjian kemitraan mengingat masih ada kebijakan pemerintah yang kurang menguntungkan bagi para pihak.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kemitraan antara petani dengan persuhaan tebakau di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kemitraan dan menganalisis perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan antara Petani dengan perusahaan tembakau.Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (konseptual Approach) dan pendekatan peratuan perundang- undangan (statue Approach), pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan untuk memahami bagaimana aturan hukum dilaksanakan dalam peraktik di masyarakat berkaitan dengan masalah yang ditetliti.Di dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Petani dengan Perusahaan Tembakau, sudah termuat secara lengkap mengenai siapa para pihaknya. Para pihak disini adalah Perusahaan tembakau (PT. Djarum, PT. Shadana Arfnusa dan CV.Trisno Adi)  dan petani mitra tembakau Virginia, objeknya berupa sarana dan prasana produksi (Saprodi) yang disediakan oleh kedua belah pihak berupa penyediaan bibit, pupuk, atau obat-obatan dan bahan bakar untuk pengovenan, dan penyediaan alat-alat produksi pertanian yang diperlukan untuk budidaya tembakau. Objeknya berupa jasa yang diberikan oleh perusahaan pengelola, bentuknya berupa perusahaan memberikan pembinaan kepada petani dalam hal alih teknologi, teknik budidaya tembakau yang baik, serta penyediaan modal. Dan di dalam pelaksanaannya juga sudah memuat hak dan kewajiban para pihak.Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Petani dengan perusahaan tembakaudipengaruhi oleh duafaktor yang pertama faktor internal termasuk dalam halpermodalan, sumber daya manusia dan teknologi. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal yakni pengaruh dari pihak pemerintah, budaya masyarakat setempat dan Force Majeur (Overmacht).Perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan ini berkaitan dengan rangkaian kegiatan dalam pengelolaan tembakau Virginia, yang dimulai dari awal pembuatan perjanjian sampai dengan kegiatan pasca produksi. Dimana dalam kegiatan tersebut menunjukkan apakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kemitraan sudah termuat dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Bentuk perlindungan hukum preventif  dari pemerintah yaitu dalam hal penentuan harga pihak pemerintah mempunyai peranan penting khususnya dari Dinas Perkebunan dan instansi terkait. Budi daya tanaman tembakau virginia lombok telah berlangsung sejak lama dan memberikan kontribusi bagi PAD NTB. Dalam pasal 27 Undang-Udang Nomor 9 tahun1995 tentang usaha kecil dan menengah pasal 2 sampai dengan pasal 8, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan telah ditentukan enam pola kemitraan salah satunya pola inti plasma yang di gunakan dalam perjanjian kemitraan antara Petani dengan Perusahaan Tembakau.Mengenai perlindungan hukum menjadi persoalan penting bagi para pihak  di dalam perjanjian kemitraan mengingat masih ada kebijakan pemerintah yang kurang menguntungkan bagi para pihak.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kemitraan antara petani dengan persuhaan tebakau di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kemitraan dan menganalisis perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan antara Petani dengan perusahaan tembakau.Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (konseptual Approach) dan pendekatan peratuan perundang- undangan (statue Approach), pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan untuk memahami bagaimana aturan hukum dilaksanakan dalam peraktik di masyarakat berkaitan dengan masalah yang ditetliti.Di dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Petani dengan Perusahaan Tembakau, sudah termuat secara lengkap mengenai siapa para pihaknya. Para pihak disini adalah Perusahaan tembakau (PT. Djarum, PT. Shadana Arfnusa dan CV.Trisno Adi)  dan petani mitra tembakau Virginia, objeknya berupa sarana dan prasana produksi (Saprodi) yang disediakan oleh kedua belah pihak berupa penyediaan bibit, pupuk, atau obat-obatan dan bahan bakar untuk pengovenan, dan penyediaan alat-alat produksi pertanian yang diperlukan untuk budidaya tembakau. Objeknya berupa jasa yang diberikan oleh perusahaan pengelola, bentuknya berupa perusahaan memberikan pembinaan kepada petani dalam hal alih teknologi, teknik budidaya tembakau yang baik, serta penyediaan modal. Dan di dalam pelaksanaannya juga sudah memuat hak dan kewajiban para pihak.Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Petani dengan perusahaan tembakaudipengaruhi oleh duafaktor yang pertama faktor internal termasuk dalam halpermodalan, sumber daya manusia dan teknologi. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal yakni pengaruh dari pihak pemerintah, budaya masyarakat setempat dan Force Majeur (Overmacht).Perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan ini berkaitan dengan rangkaian kegiatan dalam pengelolaan tembakau Virginia, yang dimulai dari awal pembuatan perjanjian sampai dengan kegiatan pasca produksi. Dimana dalam kegiatan tersebut menunjukkan apakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kemitraan sudah termuat dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Bentuk perlindungan hukum preventif  dari pemerintah yaitu dalam hal penentuan harga pihak pemerintah mempunyai peranan penting khususnya dari Dinas Perkebunan dan instansi terkait.