Soft Strategies Untuk Meningkatkan Resistensi Masyarakat Terhadap Praktik Politik Uang dalam Pemilhan Umum

Abstract

Money politics is allegedly an acceptable practice and influences the public's decisions in voting leaders in both legislative and executive general elections in this country. This community service aims to address such public's misconceptions about money politics through socialition in collaboration with the Electoral Commission (Indonesian: Komisi Pemilihan Umum/KPU) of Malang Regency. Involving 23 participants from academia, the Election Supervisory Agency (Indonesian: Badan Pengawas Pemilu /Bawaslu), the Voting Organizer Group (Indonesian: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS), social activists, and other general public members, we conducted the socialization using a pretest and posttest method. The data were analyzed using SPSS for Windows version 20 with bootstrapping techniques. Despite having the same scores on the post-test and pre-test, the community service results indicated that misconceptions about vote-buying in elections reduce, first, participants’ perception of the negative impact of such practices. Second, these misconceptions decreased the participants' ability and confidence in addressing money politics practices. The final findings show that participants evaluated the community service activities as beneficial in enhancing their knowledge about money politics in the general elections in Indonesia. These empirical findings imply that changing public misconceptions about money politics in general elections is not an easy step, which affects public pessimism in tackling these practices.

Politik uang ditengarai masih menjadi praktik yang dianggap wajar dan mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menentukan calon pemimpin dalam pemilihan umum (pemilu) legislatif maupun eksekutif di negeri ini. Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan menangani pandangan-pandangan keliru masyarakat mengenai politik uang tersebut melalui kegiatan sosialiasi berkolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang. Melibatkan  23 partisipan dari kalangan akademisi, Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), aktivis sosial, dan masyarakat umum lainnya, sosialisasi dilakukan melalui metode pretest dan posttest. Data hasil sosialisasi dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS for Windows versi 20 dengan teknik bootstrapping. Terlepas memiliki skor yang sama pada posttest dan pretest, hasil pengabdian pada masyarakat menunjukkan bahwa pandangan-pandangan keliru mengenai politik uang dalam pemilu mengurangi, pertama,  persepsi partisipan atas dampak negatif praktik terebut. Kedua, pandangan-pandangan keliru tersebut berdampak pada pengurangan kemampuan dan keyakinan partisipan dalam mengatasi praktik politik uang. Temuan terakhir menunjukkan bahwa partisipan menilai kegiatan sosialiasi bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang praktik politik uang dalam pemilu di Indonesia. Implikasi dari hasil pengabdian pada masyarakat ini adalah mengubah pandangan-pandangan keliru masyarakat mengenai politik uang dalam pemilu bukan langkah mudah, yang berdampak pada pesimisme masyarakat dalam mengatasi praktik tersebut.